BALIKPAPAN. Inibalikpapan.com – Tak bisa dipungkiri, sebagai Kota penyangga IKN, Balikpapan harus siap akan diserbu para pekerja dari luar daerah. Terus, bagaimana dengan nasib para pekerja dari Kaltim apakah sebagai tuan rumah hanya jadi penonton.
Untuk itulah Brand Politika menyampaikan hasil survei mereka kepada para awak media di Balikpapan pada Kamis (18/8/2022) yang mengangkat tema Lapangan Kerja ‘Highlight’ Balikpapan Tidak Siap?.
Dalam penyampaian rilisnya Direktur Eksekutif Brand Politika, Eko Satiya Hushada, juga mengajak Analis Kebijakan Publik Rocky Gerung, dan Ketua Apindo Kaltim Slamet Broto Siswoyo untuk membedah hasil surveinya terutama terkait masih sulitnya lapangan pekerjaan di Balikpapan. Padahal kota penyangga ini terdapat proyek multinasional RDMP, proyek migas lainya, kantor support miga hingga proyek IKN yang mulai berjalan.
Eko membeberkan bahwa survei dan wawancara dilakukan pada tanggal 17- 24 Juli 2022 di 6 kecamatan, dengan menggunakan metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.
“Total ada 500 responden yang disurvei atau wawancara dengan tingkat kepercayaan 95 persen dengan 100 pertanyaan yang diajukan,” ujar Eko Satiya Hushada kepada awak media, Kamis (18/8/2022).
Dengan tujuan survei mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Balikpapan, serta mengukur elektabilitas 9 program pemerintah Kota Balikpapan. Yang mana permasalahan yang mendesak secara umum masih sulit kestabilan harga sembako, banjir dan kemacetan, sarana pendidikan.
“Termasuk lapangan kerja yang dibutuhkan, Balikpapan sebagai penyangga IKN apakah sudah siap dengan tenaga kerjanya,” akunya.
Menanggapi hal ini, Ketua Apindo Kaltim, Slamet Broto Siswoyo mengaku ada yang belum sepaham atau cocok dengan hasil survei terkait bahwa masih sulit mencari lapangan kerja di Balikpapan.
Slamet mengatakan, harusnya di Balikpapan ini tidak ada pengangguran. Yang menjadi masalah adalah masih banyak perusahaan yang mencari pekerja dari luar Balikpapan karena terkait masalah sertifikasi profesi pendamping yang belum memadai.
“Sebenarnya para pengusaha lebih suka kalau pekerja lokal, mereka tidak memikirkan transportasi dan akomodasi para pekerjanya, namun dengan tidak adanya sertifikat kompetensi menyebab perusahaan banyak beralih ke pekerja luar Balikpapan,” ungkap Slamet Broto Siswoyo.
Kata Slamet, lapangan pekerja di Balikpapan sangat banyak mulai dari proyek RDMP dan rencana pembangunan IKN, hanya saja pekerjanya sudah siap atau belum, apalagi dengan Balikpapan sebagai penyangga IKN.
“Sehingga para pekerja ini jika ingin bersaing mereka diberi kesempatan untuk mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan juga mental harus dilatih,” katanya.
Selain itu, peluang kerja juga banyak tapi tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Menurutnya banyak perusahaan-perusahaan mencari tenaga kerja, hanya saja dari beberapa perguruan tinggi dan SMK yang masuk tidak ada daya juang dan ketekunannya. Selain itu tidak sesuai dengan kemampuan yang diperlukan perusahaan.
“Imbasnya ketersedian SDM kurang sesuai dengan kebutuhan. Ini perlu jadi perhatian dalam hal dunia pendidikan harus menyesuaikan kurikulumnya dengan tenaga kerja yang ada saat ini (link and match),” usulnya.
Contoh IKN bukan hanya pembangunan fisiknya saja, tapi ketika IKN sudah pindah ke Kaltim memerlukan tenaga ASN. “Masa semua harus Jawa, bisa diambil dari Kalimantan dilibatkan. Sehingga para perguruan tinggi ini bisa menyiapkan kebutuhan itu,” tandasnya.
Untuk angkatan kerja di Kaltim tahun 2021 sekitar ada 112 ribu, dengan lowongan kerja capai 82 ribu. Tapi angkatan kerja belum tentu masuk dunia kerja,” sambungnya.
Sedangkan, Analis Kebijakan Publik, Rocky Gerung menyoroti temuan hasil survei soal sulitnya mencari lapangan pekerjaan padahal disini ada IKN. Menurutnya teman ini menjadi permulaan kita menentukan sikap terhadap IKN.
“Pesimis atau optimis. Kan selama ini kita dalam pidato APBN, nota keuangan bahwa pembiayaan masih memakai APBN. itu artinya ada rezeki. Kalau rezeki itu diinvestasikan dalam infrastruktur kota itu ada artinya ada take off misalnya soal pendidikan.mesti dibayangkan bahwa kesulitan ekonomi sampai dengan 2024, akan menyebabkan refocusing anggaran,” ujarnya.
Dia menilai bahwa investasi infrastruktur yang lama untuk kembali modal, imbasnya dunia usaha mengharapkan proyek harus sampai ke desa dan pekerja harusnya dari daerah tersebut, jangan sampai mereka hanya jadi penonton di IKN.
“Ambil contoh pada Pandemi Covid-19 setidaknya membebani bagi mereka yang berusia 15-24 tahun, menurut ILO diprediksi 30 juta pemuda tidak memiliki pekerjaan, intinya kecemasan ini harus dipikirkan,” kata Rocky.
Yang mana kesulitan-kesulitan ini arahnya pada etos kerja, sehingga 2023 yang katanya optimis pemindahan IKN mulai dilaksanakan di Kaltim dan proyek-proyek berjalan, kalau kemampuan servis paling dasar tidak ada.
Terkait sertifikasi kompetensi, Rocky Gerung mengaku, harusnya sertifikasi harus di lokal saja, kalau sampai di pusat untuk mengurus perizinannya dikhawatirkan akan ada upeti-upeti yang harus diberikan.
“Cukup di daerah, harusnya lebih pada menjalin kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi untuk menambah jurusan-jurusan yang dibutuhkan di dunia kerja,” pungkasnya. (*)
sumber: