PENGUATAN
PEMERINTAHAN
Pelatihan, pendampingan, mengukur kinerja pelayanan, kampanye sosial
Brand Politika melakukan pendampingan kepada lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, dalam rangka penguatan individu, kelembagaan, program kerja, kebijakan publik, komunikasi, riset, hingga produk hukum khususnya ketatanegaraan.
Pelayanan Publik
Membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permenpan RB 17/2017). Kerja-kerja Brand Politika, yakni penguatan dan pendampingan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan, meningkatkan profesionalisme SDM, memantapkan sarana prasarana, menguatkan sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, hingga inovasi pelayanan.
Hukum Tata Negara
Brand Politika dapat berperan dalam penguatan kelembagaan Pemerintahan, baik pusat maupun daerah, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, mulai dari pendampingan dalam perumusan rencana kerja dan kebijakan, pelatihan-pelatihan aparatur negara, pendampingan perancangan perda maupun undang-undang serta kegiatan penguatan kelembagaan lainnya, yang dipimpin langsung oleh ahli hukum tata negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M
Komunikasi Publik
Memberi penguatan pada pelaksanaan kegiatan komunikasi publik dan partisipasi publik, baik dalam pendampingan biro hubungan masyarakat, penguatan strategi komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, monitoring dan manajemen media, membangun program (software development) teknologi informasi, hingga kampanye komunikasi. Brand Politika diperkuat tim ahli komunikasi dan media, berlatar belakang pengalaman sebagai wartawan yang mengantongi kompetensi dari Dewan Pers.
Keterbukaan
Informasi Publik
Direktur eksekutif Brand Politika berpengalaman sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP). Dapat membantu badan publik dalam melakukan penguatan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah Undang-Undang No 14 tahun 2008. Kegiatan pendampingan, mulai dari pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas (capacity building), membangun sistem dalam pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi, hingga mediator dalam kegiatan mediasi sengketa informasi publik.
Riset
Membantu pemerintah dalam mensinergikan pertimbangan ilmiah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengembangan kapasitas (capacity building) jajaran bidang statistik dan penguatan kelembagaan.
City Branding
Membantu pemerintah dalam membangun brand daerah (city branding), sebagai salah satu strategi pemasaran suatu kota untuk meningkatkan positioning baik nasional maupun global. Kegiatannya antara lain melakukan riset potensi daerah, menentukan strategi marketing dan brand, hingga melaksanakan kampanye city branding.
Ekonomi Kreatif
Penguatan program ekonomi kreatif yang kini tengah gencar dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia (PDB) dan menumbuhkembangkan kawasan kreatif yang potensial. Kerja-kerja Brand Politika pada tataran riset, strategi, pendampingan hingga kampanye komunikasi.