SuaraKaltim.id - Lembaga survei Brand Politika mengungkapkan hasil survei pada warga Balikpapan selama 17-24 Juli 2022 lalu. Survei tersebut untuk mengukur kinerja pemerintah kota Balikpapan dibawah kepemimpinan Rahmad Mas'ud.
Dalam survei opini publik itu dilakukan dengan metode wawancara di seluruh kecamatan Balikpapan dengan total 500 responden. Survei mencakupi permasalahan mendesak di Kota Balikpapan hingga popularitas dan elektabilitas beragam tokoh yang berpotensi maju dalam kontestasi politik 2024 mendatang.
Dari hasil survei tersebut ada 3 permasalahan utama yang dianggap sangat mendesak di Kota Minyak. Permasalahan ekonomi meliputi kestabilan harga sembako, lapangan pekerjaan, perekonomian masyarakat, bantuan modal usaha.
Kemudian permasalahan lingkungan seperti banjir, kemacetan dan drainase. Yang terakhir pembangunan seperti Infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan air bersih.
"Secara umumnya berdasarkan hasil survei yang dianggap paling mendesak bagi warga yakni kestabilan harga sembako dengan 23,8 persen. Lalu ada permasalahan banjir dengan hasil 18,2 persen. Ada juga lapangan pekerjaan dan perekonomian masyarakat dengan presentasi 12 persen," kata Direktur Brand Politika, Eko Satiya Hushada dalam survei opini publik, Kamis (18/8/2022).
Sementara terkait pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang sembilan program prioritas Walikota Rahmad Mas’ud masih tergolong rendah, yakni sebesar 39,8%. Dari sembilan program prioritas yang mereka ketahui antara lain BPJS Gratis untuk kelas tiga, baju seragam gratis dan uang SPP gratis.
"Harapan masyarakat terhadap sembilan program prioritas yang paling banyak dikeluhkan masyarakat yakni penanganan banjir, menghidupkan perekonomian masyarakat melalui bantuan modal usaha UMKM dan perhatian pendidikan dalam hal meningkatkan kualitas guru dan kualitas proses belajar mengajar," tambah Eko.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim) Slamet Brotosiswoyo menjelaskan saat ini lapangan pekerjaan masih dikeluhkan warga Balikpapan. Seperti hasil survei yang menunjukkan persentase 12 persen. Padahal saat ini proyek besar sedang berjalan di Kota Minyak.
"Hasil survei ini konsumsi khalayak. Terkait lapangan kerja. Seharusnya di Balikpapan tidak ada pengangguran. Apabila pendidikan sesuai dengan lapangan pekerjaan," kata Slamet.
Ditambahkan Slamet lapangan pekerja di Balikpapan sangat banyak mulai dari proyek RDMP dan rencana pembangunan IKN, hanya saja pekerjanya sudah siap atau belum, apalagi dengan Balikpapan sebagai penyangga IKN.
“Sehingga para pekerja ini jika ingin bersaing mereka diberi keselamatan untuk mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan juga mental harus dilatih,” akunya.
Sementara Analis Kebijakan Publik, Rocky Gerung menyoroti IKN dinilai kurang tepat menjadi prioritas. Selain itu investasi infrastruktur menurut sangat lama mengembalikan modal. Selain itu masalah lapangan pekerjaan menurutnya menjadi masalah global selama pandemi Covid-19.
“Ambil contoh pada Pandemi Covid-19 setidaknya membebani bagi mereka yang berusia 15-24 tahun, menurut ILO diprediksi 30 juta pemuda tidak miliki pekerjaan, intinya kecemasan ini harus dipikirkan,” kata Rocky. (*)
Kontributor: Arif Fadillah
sumber: