lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) saat ini terus berlangsung. Mega proyek yang disebut-sebut mampu menyerap 200 ribu pekerja ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat di Kalimantan Timur khususnya di sekitar wilayah penetapan IKN.
Namun sejumlah orang menyebut pekerja lokal kemungkinan akan tertinggal dan kalah saing dengan para pekerja dari luar daerah. Persoalan skill hingga pengalaman kerja menjadi nilai sing bagi sebuah perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja.
Analis Kebijakan Publik, Rocky Gerung turut angkat bicara persoalan ketenagakerjaan di KN tersebut. Menurutnya, pemerintah harus berperan aktif sedini mungkin dalam mengembangkan para pemuda maupun pekerja-pekerja lokal yang ada. Ia mengatakan para pengusaha juga cukup resah jika dampak ekonomi yang ada hanya dirasakan bagi kalangan tertentu saja.
"Kalau trickle down itu hanya dinikmati bagi tenaga kerja yang terdidik dan terhandal dan bersertifikasi dari Jawa, artinya tidak ada gunanya, ya mau ngapain. Kita optimis pada Ibu Kota Negara tapi pada akhirnya tenaga kerja yang tidak terdidik dan kurang tersertifikasi di Kalimantan hanya jadi penonton terhadap hiruk pikuk Ibu Kota nanti," ungkapnya dalam rilis temuan Survei Brand Politika di Kota Balikpapan, di Whiz Prime Hotel pada Kamis (18/8/2022).
Melansir dari hasil analisis Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO bahwa survey yang dilakukan oleh ILO a terjadi di Kalimantan Timur. Yakni banyak usia muda pasca pandemi minim keahlian. Bagaimana tidak, kurangnya pengembangan diri yang dilakukan dan peran dari pemerintah memfasilitasi pekerja muda menjadi masalah tersendiri.
"Menurut ILO kira-kira 73 Juta pemuda di seluruh dunia tidak punya pekerjaan setelah Covid itu selesai. Sekarang kita breakdown data itu, Indonesia berapa persen generasi 15 sampai 24 tahun pencari kerja yang tidak mendapat pekerjaan, pasti tinggi sekali," katanya.
Menurutnya masa krisis ekonomi menyebabkan banyak anak-anak berhenti sekolah. Sehingga kapasitas memajukan perekonomian lumpuh hingga 4 tahun mendatang lantaran kurangnya tenaga kerja yang terdidik.
"ILO memprediksi akan ada frustasi tenaga kerja baru. Dimana baru diterima kerja tapi diminta keahlian. Padahal masa Covid tidak ada keahlian, orang cuma tidur di rumah. Jadi untuk masuk kerja lagi, mentalnya sudah down. Istilahnya itu harapan lumpuh," jelasnya.
Rocky menyebut pemerintah Indonesia seharusnya mempersiapkan semuanya jauh sebelum pandemi melandai. Sehingga percepatan pemulihan ekonomi selaras dengan pengembangan tenaga kerja yang terdidik di Indonesia. Namun yang terjadi justru pemerintah terkesan lambat dibandingkan negara lain dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi.
"Harusnya ada fokus persiapan take off dan re-take off setelah Covid selesai. Malaysia ketika posisi ekonomi di 20 persen mereka langsung take off, dalam 2 menit take off nya sudah 38 ribu kaki, nah Indonesia take offnya mash mundur sedikit. Karena kemampuan kita memberi harapan kepada publik itu nggak ada. Negara lain sudah siap untuk take off, lah kita siap apa, masih sibuk bertengkar soal polisi," pungkasnya. (*)
sumber: