Sembilan Program Pemkot Balikpapan Belum Dipahami Warga

Updated: Aug 26


BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan wajib fokus dalam melaksanakan sembilan program prioritas yang dicanangkan Walikota Rahmad Mas’ud dalam kampanye Pilkada 2020 lalu. Berdasarkan temuan survei opini publik yang dilakukan Brand Politika akhir Juli 2022 lalu, masyarakat ternyata belum sepenuhnya merasakan nilai manfaat dari program yang telah dilaksanakan tersebut.Bahkan, baru sedikit masyarakat yang tahu tentang program tersebut.


“PR (pekerjaan rumah) Pemkot Balikpapan saat ini adalah, bagaimana sembilan program prioritas tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apa gunanya digelontorkan anggaran yang besar, tapi masyarakat malah tidak merasakan manfaatnya,” kata Direktur Eksekutif Brand Politika, Eko Satiya Hushada, kepada Kaltim Post, Senin (22/8/2022).


Dari temuan survei disebutkan, baru 39,8% responden yang tahu adanya sembilan program prioritas tersebut. Dari 39,8% tersebut, 76% tahu bahwa gratis iuran BPJS kelas 3 sebagai program prioritas Pemkot Balikpapan. Kemudian, 13,1% tahu adanya program baju seragam gratis, 9% tahu adanya program uang SPP gratis, dan 1% tahu bahwa penanggulangan banjir menjadi program prioritas Pemkot Bontang.


“Untuk mendapat dukungan masyarakat, agar program kerja Pemkot sukses, ya harus tahu dulu masyarakatnya. Bagaimana bisa mendukung kalau tidak tahu,” kata Eko.


Begitu juga temuan survei tentang nilai manfaat sembilan program prioritas, menurut Eko, masih terlalu rendah. Untuk program gratis iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, sebesar 71,9% masyarakat mengaku sudah merasakan manfaat dari program tersebut. Ini cukup tinggi menurut Eko. Sementara Subsidi uang SPP bagi siswa setingkat SD – SMA baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebesar 37,7%. Penanganan banjir berupa revitalisasi saluran primer Sungai Ampal sebesar 34,2%, dan bantuan baju sekolah SD dan SMP kelas 1 SD dan 1 SMP sebesar 22,1%.


UNDUH EDISI CETAK


Data ini sempat disajikan Eko dalam acara Rilis Temuan Survei Kota Balikpapan, pada Kamis (18/8/2022) di Hotel Whiz Prime. Temuan survei kemudian dibahas analis kebijakan publik Rocky Gerung dan Ketua Apindo Slamet Broto Siswoyo, khususnya soal tantangan lapangan pekerjaan di Balikpapan.


Survei itu sendiri dilakukan Brand Politika pada 17- 24 Juli 2022 di 6 kecamatan, dengan menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling. Ada 500 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Kategori umur responden 40 tahun ke bawah 45,8 persen, 41-50 tahun 29,4 persen, dan 50 tahun ke atas 24,8 persen


“Tujuan survei antara lain mengukur kinerja Pemerintah Kota Balikpapan, mengukur efektifitas sembilan program pemerintah Kota Balikpapan,” ujar Eko.


Temuan survei lainnya, yakni soal lapangan pekerjaan, kestabilan harga sembako, banjir dan kemacetan, sarana pendidikan dan pembangunan infrastruktur khususnya jalan, yang diharapkan responden menjadi perhatian khusus atau prioritas Pemkot Balikpapan.

“Persentase, soal harga bahan pokok atau kestabilan harga sebesar 23,8 persen. Kedua, permasalahan banjir 18,2 persen. Lapangan pekerjaan dan perekonomian masyarakat masing-masing 12 persen. Infrastruktur jalan 11,2 persen, pendidikan 8,4 persen, dan pendidikan 3,2 persen. Selain itu masih ada lagi. Tapi yang tertinggi enam masalah itu,” terangnya.


Dari sejumlah masalah yang perlu penanganan prioritas menurut responden, terdistribusi di enam kecamatan, yakni mulai dari Balikpapan Selatan, Permasalahan banjir, Kestabilan harga sembako dan pendidikan. Sementara Balikpapan Kota, Lapangan pekerjaan, Kestabilan harga sembako dan banjir. Balikpapan Timur ,Sarana pendidikan, infrastruktur jalan dan kestabilan harga sembako. Balikpapan Utara, Permasalahan banjir, infrastruktur jalan dan kestabilan harga sembako. Balikpapan Tengah, ekonomi masyarakat (kestabilan harga sembako), banjir, infrastruktur jalan. Kemudian, Balikpapan Barat: ekonomi masyarakat (kestabilan harga sembako), banjir dan pendidikan. Ia berharap, survei ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah kota untuk menemukan solusi dari masalah itu.


Analis Kebijakan Publik, Rocky Gerung menyoroti temuan hasil survei soal sulitnya mencari lapangan pekerjaan, padahal IKN ditetapkan dekat dengan Balikpapan. Menurutnya temuan ini menjadi permulaan kita menentukan sikap terhadap IKN.


Menurutnya, pemerintah harus berperan aktif sedini mungkin dalam mengembangkan para pemuda maupun pekerja-pekerja lokal yang ada. Ia mengatakan, para pengusaha juga cukup resah jika dampak ekonomi yang ada hanya dirasakan bagi kalangan tertentu saja.

"Kalau trickle down itu hanya dinikmati bagi tenaga kerja yang terdidik dan terandal dan tersertifikasi dari Jawa, artinya tidak ada gunanya, ya mau ngapain. Kita optimis pada Ibu Kota Negara tapi pada akhirnya tenaga kerja yang tidak terididik dan kurang tersertifikasi di Kalimantan hanya jadi penonton terhadap hiruk pikuk Ibu Kota nanti," ungkapnya dalam diskusi lapangan kerja highlight Balikpapan tidak siap, di Whiz Prime Hotel pada Kamis (18/8/2022)


Sementara Ketua Apindo Kaltim Slamet mengatakan, perlu perhatian pemerintah untuk mengatasi soal sertifikasi kompetensi yang belum digapai masyarakat Balikpapan. “Harus ada campur tangan pemerintah soal uji kompetensi ini. Agar masyarakat Balikpapan tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri,” kata Slamet. (*)


sumber:



5 views0 comments